SERIKAT BURUH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Melakukan Perundingan Bipartit II dengan pihak perusahan PT.INTI KEBUN SEJAHTERA(IKSJ)

SBPKS melakukan Perundingan Bipartit II dengan pihak perusahan PT.INTI KEBUN SEJAHTERA(IKSJ)

  foto.perundingan Bripartit,Sbpks dengan pihak perusahan Iksj

Klasof,SuaraSaguBakar.com- Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit   melakukan perundingan Bipartit II dengan Pihak Perusahan PT.INTI KEBUN SEJAHTERA (IKSJ), kelapa sawit  di kantor PT.INTI KEBUN SEJAHTERA klasof Distrik Moisegen kabupaten sorong.
Hal ini lantaran serikat buruh perkenunan kelapa sawit (SBPKS) yang merupakan perkerja sawit itu menuntut perusahan PT.INTI KEBUN SEJAHTERA untuk membayar hak-hak mereka yaitu Pesangon kepada pekerja yang di  PHK sepihak oleh perusahan pada 12 Februari 2020 untuk itu serikat perkebunan kelapa sawit dan pihak perusahan melakukan perundingan Bipartit,Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan .
Pantauan suarasagubakar.com, bipartit II dilakukan agar persuhana dapat memberi tanggapan serius dalam hal membayar pesangon pekerja /buruh  yang sudah 2 tahun danbelasan tahun mengabdi bekerja di perusahan Inti kebun sejahtera (IKSJ).

 ketua  serikat buruh perkebunan kelapa sawit (SBPKS) . OBETH KLAGILIT mengatakan bahwa sampai saat ini perusahan belum membayar pesangon pekerja/buru kelapa sawit yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari pihak perusahan iksj.
“samapai saat ini kami selaku pekerja/buruh perkebunan kelapa sawit ,pesangon kami belum dibayarkan oleh perusahan. Oleh sebab itu kami melakukan tidak lanju bipartite II untuk menayakan tanggung jawab perusahan terhadap hak kami buruh seperti apa kami meminta harus perusahan membayar uang pesangon kami dulu,” ujar ketua serikat buruh perkebunan kelapa sawit  Obeth Klagilit kepada admin media suarasagubakar,kamis 9 juli 2020.
Obeth Klagilit menjelaskan, saya mulai bekerja pada tahun 2014 dan pemutusan hubungan kerja yang di keluarkan dalam surat perjanjian bersama dengan  perusahan , tampa sepengatauhan kami selaku buruh/serikat pada tanggal 12 Februari 2020, ada surat perjanjian kerja yang di keluarkan oleh perusahan PT.inti kebun sejahtera  tanpa sepengetahun kaim dan surat itu di beri ke tiap-tiap devisi yaitu devisi klasari, devisi klafdalim, devisi adumama,devisi kurnia, dan devisi klasof, saya sendiri di devisi klasari bekerja sebagai perawatan , suarat perjanjian bersama yang di berikan kepada kami tidak di jelaskan kami di suruh tandatangan saja, sedengkan ada pekerja yang ingin baca isi surat itu tidak diperbolehkan untuk membaca,bahkan kami  pekerja meminta penjelasan tentang Isi surat perjanjian bersama itu pun tidak di jelaskan oleh pihak perusahan, kami kaum awam yang sebaigan besar tidak sekolah akhirnay ikut menandatangani surat itu  tanpa ada penjelasan dari pihak perusahan, sesudah itu perusahan hanya member uang kompensasi  yang disebeut oleh perusahan sebagai uang taliasi rata-rata sebesar Rp.2,500. Sedangakan perusahan tidak mebayar pesangon kami sebagaimana yang sudah di haruskan sesuai dengan amanat Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  pasal 156 ayat 1: “ Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uanga penghargaan masa kerja dan yang pengganti hak yang seharusanya diterima.”
Kata Obeth Klagilit perusahan hayan membayar uang taliasi/uang kompensasi  rata-rata Rp.2,150,000 dua juta seratus lima puluh ribu,” namun perusahan belum membayaran uang pesangon untuk kami  pekerja .” Harusnya, pihak perusahan wajib membayar uang pesangon kepada kami pekerja bukan hanya uang kompensasi,”tegas Obeth Klagilit.
Dia berjanji tidak akan diam dan berhenti di Bipatrtit saja namu akan di lanjutkan ke tingkatan Tripartit dinas ketenagakerjaan, kalau belum ada titik temu di dinas ketenagaerjaan maka akan di lanjutkan ke tingkatan Putusan Hubungan Industrial (PHI ), hasil pertemuan hari ini belum juga ada tanggapan serius dari pihak perusahan “ tadi kami melakukan perundingan Bipartit yang ke II kami akan menjurat kembali lagi yang ke III jika belum ada titik temu di Bipartit ini kami akan mellanjutkan ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten sorong ,” tegas ketua Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit, Obeth Klagilit. 

(Suarasagubakar)
Editor : Sagu bakar

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keadilan Dan Kemerdekaan di Kawasan Hutan Adat Sorong Raya

Gambar
pengakuan atas hak masyarakat Adat hanya selesai secara teori hukum. Implementasinya di lapangan Implementasinya di lapangan lain cerita.                    Oleh: Feki Mubalen Sejak 1900-an, Sorong Raya—mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Raja Ampat di Papua Barat—sudah melewati tiga era industri. Era pertama adalah Zaman Minyak Bumi, yang dimulai 1935, ketika maskapai minyak Belanda mengebor minyak di Sorong. Era kedua adalah Zaman Minyak Sawit mulai tahun 2000-an. Era ketiga, yang terbaru, adalah Zaman Kawasan Ekonomi Khusus. Diresmikan pada 2016, KEK berada di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong. Dengan Luasnya 500 hektare dan diperuntukkan bagi suplai logistik, pertambangan, hingga perkebunan. Tapi kemakmuran di setiap zaman itu “tak pernah mampir” ke komunitas masyarakat Adat sebagai, pemilik kawasan/wilayah adat tempat semua industri itu berdiri. Sampai hari ini bisa di hitung berapa banyak profesor, berapa doktor? B...
Baca selengkapnya

Bubarkan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Bersatu

Gambar
MALAMOI 30 November 2020    Kami Generasi Muda Moi Bersatu Tolak Dengan Tegas Kelompok Yang Mengatasnamakan " Masayarakat Adat Malamoi Bersatu Dukung Otsus Jilid II" Ketua Lembaga Ilegal LMA MALAMOI BERSATU perlulah banyak belajar agar tidak terjebak dan Mudah di Manfaatkan. Apa yg saudara lakukan adalah bentuk kekurangpahaman saudara dengan perkembangan politik saat ini. Kami menolak pernyataan saudara dengan alasan sbb: 1. Lemabaga Masyarakat Adat Moi (Malamoi) yg hingga saat ini diakui Keberadaannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MALAMOI (LMA MALAMOI) sebagaimana telah di atur tapi juga di akui Melalui Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT MOI Lebih Lanjut Tentang KELEMBAGAAN ADAT.  2. Lemabaga Masyarakat Adat Moi bersatu adalah lembaga yang di bentuk untuk kepentingan NKRI Guna mencari dukungan dari masyarakat adat Moi terkait dengan Perpanjangan OTSUS JILID II yan...
Baca selengkapnya