Selamat hari Manifesto rakyat Papua Barat

 30 Oktober 1961 Komite Nasional Papua bersama perwakilan dari 12 partai politik yang kita kenal Nieuw Guinea Raad, memusyawarahkan bendera, lagu kebangsaan, nama bangsa, hingga perangkat-perangkatnya. 




Namun ternyata untuk menentukan tanggal tepat, para elite rakyat Papua ini ragu-ragu apakah  diumumkan 1 November, 5 November atau 1 Desember 1961.


Setelah hasil musyawarah itu diserahkan kepada pemerintah Belanda pada 18 November 1961. Selanjutnya Gubernur Nederland Nieuw Guinea mengeluarkan 3 surat keputusan, nomor 366; 362;364. Dan dua hari lagi kemudian, 20 November  diumumkan bahwa Bendera akan mulai berkibar pada 1 Desember 1961. Tepat 1 Desember 1961, Bintang Fajar pun berkibar.


Tapi ternyata, Indonesia tra senang,  Ir. Soekarno de mulai utang, kredit persenjataan secara besar-besaran untuk melakukan  infiltrasi militer ke Papua, maka 19 Desember operasi militer bernama Trikora, 1 Januari operasi militer "Mandala". Hingga New York Agreement 15 Agustus 1962. Akhirnya, Kolonialisme berkuasa atas Papua sampai sekarang.


***

Selamat hari Manifesto rakyat Papua Barat (West Papua), lahirnya embrio negara bangsa Papua 1 Desember 1961-1 Desember 2020.


Lawan sampai menang !

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keadilan Dan Kemerdekaan di Kawasan Hutan Adat Sorong Raya

Gambar
pengakuan atas hak masyarakat Adat hanya selesai secara teori hukum. Implementasinya di lapangan Implementasinya di lapangan lain cerita.                    Oleh: Feki Mubalen Sejak 1900-an, Sorong Raya—mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Raja Ampat di Papua Barat—sudah melewati tiga era industri. Era pertama adalah Zaman Minyak Bumi, yang dimulai 1935, ketika maskapai minyak Belanda mengebor minyak di Sorong. Era kedua adalah Zaman Minyak Sawit mulai tahun 2000-an. Era ketiga, yang terbaru, adalah Zaman Kawasan Ekonomi Khusus. Diresmikan pada 2016, KEK berada di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong. Dengan Luasnya 500 hektare dan diperuntukkan bagi suplai logistik, pertambangan, hingga perkebunan. Tapi kemakmuran di setiap zaman itu “tak pernah mampir” ke komunitas masyarakat Adat sebagai, pemilik kawasan/wilayah adat tempat semua industri itu berdiri. Sampai hari ini bisa di hitung berapa banyak profesor, berapa doktor? B...
Baca selengkapnya

SERIKAT BURUH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Melakukan Perundingan Bipartit II dengan pihak perusahan PT.INTI KEBUN SEJAHTERA(IKSJ)

Gambar
SBPKS melakukan  Perundingan Bipartit II dengan pihak perusahan  PT.INTI KEBUN SEJAHTERA(IKSJ)    foto.perundingan Bripartit,Sbpks dengan pihak perusahan Iksj Klasof,SuaraSaguBakar.com- Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit   melakukan perundingan Bipartit II dengan Pihak Perusahan PT.INTI KEBUN SEJAHTERA (IKSJ), kelapa sawit  di kantor PT.INTI KEBUN SEJAHTERA klasof Distrik Moisegen kabupaten sorong. Hal ini lantaran serikat buruh perkenunan kelapa sawit (SBPKS) yang merupakan perkerja sawit itu menuntut perusahan PT.INTI KEBUN SEJAHTERA untuk membayar hak-hak mereka yaitu Pesangon kepada pekerja yang di  PHK sepihak oleh perusahan pada 12 Februari 2020 untuk itu serikat perkebunan kelapa sawit dan pihak perusahan melakukan perundingan Bipartit,Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan . Pantauan suarasagubakar.com, bipartit II dilakukan agar persuhana dapat memberi tanggapan serius dalam hal membayar pesangon p...
Baca selengkapnya

Bubarkan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Bersatu

Gambar
MALAMOI 30 November 2020    Kami Generasi Muda Moi Bersatu Tolak Dengan Tegas Kelompok Yang Mengatasnamakan " Masayarakat Adat Malamoi Bersatu Dukung Otsus Jilid II" Ketua Lembaga Ilegal LMA MALAMOI BERSATU perlulah banyak belajar agar tidak terjebak dan Mudah di Manfaatkan. Apa yg saudara lakukan adalah bentuk kekurangpahaman saudara dengan perkembangan politik saat ini. Kami menolak pernyataan saudara dengan alasan sbb: 1. Lemabaga Masyarakat Adat Moi (Malamoi) yg hingga saat ini diakui Keberadaannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MALAMOI (LMA MALAMOI) sebagaimana telah di atur tapi juga di akui Melalui Peraturan Daerah (PERDA) NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT MOI Lebih Lanjut Tentang KELEMBAGAAN ADAT.  2. Lemabaga Masyarakat Adat Moi bersatu adalah lembaga yang di bentuk untuk kepentingan NKRI Guna mencari dukungan dari masyarakat adat Moi terkait dengan Perpanjangan OTSUS JILID II yan...
Baca selengkapnya